ja_mageia

Jakarta, "Tidak usah terlalu mengubah-ubah kurikulum yang ada, tetapi dengan pemahaman mereka bisa membuat Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi kaya dengan isu-isu yang dibahas di dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) ," kata Fasli Jalal selaku Wakil Menteri Pendidikan Nasional, usai membuka Sosialisasi Materi Ajar Climate4classrooms di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) , Jakarta, Rabu (13/01).

 

Perubahan iklim merupakan salah satu yang dibahas dalam Education for Sustainable Development (pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan) dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman cara mengatasi perubahan iklim dan meningkatkan hubungan serta jejaring sebagai upaya aksi nyata mitigasi dan adaptasi tentang perubahan iklim.
Fasli Jalal mengatakan, materi ajar perubahan iklim merupakan bagian Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) yang telah ada. Menurut dia, guru memiliki peran vital dalam menyampaikan materi ini tanpa menjadikannya sebagai beban baru. "Ini bukan kurikulum baru, tetapi termasuk ke dalam apa yang sudah ada", katanya.

Fasli menjelaskan bahwa materi yang diajarkan adalah isu besar di bidang ekonomi tentang kesadaran yang perlu diberikan kepada anak didik mengenai konsumsi dan produksi, hak-hak orang di sekitar lingkungan, menjaga lingkungan, hak ekonomi, dan pembatasan eksploitasi. Materi ini juga dapat diterapkan di mata pelajaran Biologi, Geologi, Antropologi, Sosiologi, dan Matematika.

Fasli menambahkan, materi ini juga bisa masuk ke dalam materi ajar muatan lokal. Dia mencontohkan, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara ada pelajaran mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik untuk pelestarian maupun untuk sumber ekonomi. "Orang-orang di sektor pendidikan memastikan pembelajaran, pendampingan, dan pemberian model-model di lapangan," ujarnya.

Fasli mengatakan bahwa pelaksanaan program ini melibatkan 12 Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), 33 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan LPMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).